Banyuwangi - Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda Perubahan APBD Tahun 2024 dalam rapat paripurna dewan, Jumat (9/8/2024) malam.

Diawali dengan Pandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh juru bicaranya, Yayuk Bannar Sri Pangayom menyampaikan bahwa asumsi kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang diprediksi naik dari Rp. 605 milyar menjadi Rp. 620 milyar, ada kenaikan dari sector pendapatan pajak daerah ini sebesar Rp. 15 milyar.

“Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi akan tetapi perlu ke depan prediksi ini tidak menjadi sekedar prediksi saja tapi perlu langkah “rebound” sehingga prediksi ini menjadi realita, karena Pendapatan Asli Daerah ini menjadi concern Fraksi PDI Perjuangan agar bisa terus meningkat,” ucap Yayuk Bannar dihadapan rapat paripurna.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan kepada eksekutif dengan rencana tambahan pinjaman daerah sebesar Rp. 235 milyar. Dan terkait Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang di proyeksikan naik dari Rp 25 milyar menjadi Rp. 37,2 milyar atau naik signifikan sekitar 49,06 persen

“Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada eksekutif agar SILPA ini juga jadi perhatian, karena di SILPA itu juga ada hak rakyat yang harus kita salurkan untuk pembangunan atau yang lain sehingga kesejahteraan rakyat bisa semakin meningkat,” ucapnya.

Pandangan Umum fraksi Partai Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Riccy Antar Budaya menyampaikan apresiasi kesanggupan eksekutif untuk menaikkan target PAD pada APBD Perubahan tahun 2024 ini, yang semula ditargetkan sebesar Rp. 605 milyar menjadi Rp. 620 milyar. Tetapi mengingat realisasi PAD hingga tgl. 8 Agustus 2024 sudah terealisasi sebesar Rp.340,2 miliar.

“Maka kami masih optimis bahwa realisasi PAD hingga akhir tahun anggaran nanti bisa melampaui target yang sudah ditetapkan,” ucap Riccy Antar Budaya.

Kemudian terkait dengan piutang (tagihan) daerah di awal tahun 2024 yang lalu jumlahnya mencapai Rp.164,5 milyar. fraksi Partai Demokrat terus mendorong agar jumlah piutang daerah setiap tahun terus menurun, karena bisa menambah kemampuan kapasitas fiskal daerah. tentu penurunan tersebut bukan melalui penghapusan piutang, melainkan melalui penagihan yang intens dan efektif.

“Untuk itu kami mohon tambahan penjelasan, berapa nilai rupiah atau prosentase piutang yang bisa di realisasikan dari jumlah piutang daerah tersebut di tahun 2024 ini, agar bisa memperkuat kapasitas fiskal daerah,” pinta juru bicara Partai Demokrat.

Kemudian pada draft APBD perubahan tahun 2024 ini, terdapat rencana penambahan pinjaman daerah, yang semula nilainya Rp. 165 milyar, menjadi Rp.400 milyar, hal tentu berakibat pada melebarnya celah fiskal daerah. apalagi pada RAPBD tahun 2025 mendatang, telah dianggarkan rencana pembayaran cicilan pokok hutang daerah sebesar Rp.40 milyar.

“Untuk itu kami meminta penjelasan eksekutif mengenai hal dimaksud sebab sesuai ketentuan pasal 154 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa pembiayaan hutang daerah yang memenuhi persyaratan teknis, perlu mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Kepala Bappenas. hal ini penting kami sampaikan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,” ucapnya.

Pandangan Umum fraksi Golkar- Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Marifatul Kamilah menyampaikan bahwa perubahan perekonomian secara global dan nasional menjadi dasar asumsi makro ekonomi Banyuwangi, harus menjadi perhatian kita bersama, maka perlu diambil langkah-langkah antisipasi terhadap situasi yang berkembang hingga akhir tahun 2024.

“Fraksi Golkar -Hanura, memberikan penguatan pada kegiatan program-program yang pro rakyat, inovatif dan terukur, dalam menciptakan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah,” ucap Marifatul Kamilah dihadapan rapat paripurna.

Fraksi Golkar-Hanura berharap bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bekerja secara lebih bersinergi, dengan tujuan untuk benar-benar memastikan bahwa kondisi perekonomian di Banyuwangi masih dalam keadaan aman, sementara perkembangan situasi ekonomi global dan nasional, mengharuskan kita harus berfokus pada pemulihan ekonomi secara nyata dalam skala kabupaten.

Selanjutnya fraksi Golkar-Hanura juga sependapat dengan eksekutif bahwa kebijakan Belanja dalam Perubahan APBD Tahun 2024 menerapkan konsep money follows program prioritas dalam pengalokasian anggaran, serta pengelolaan belanja daerah yang berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja.