Rebound.co.id - Sebagai persiapan Pilkada 2024, KPU telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Pemkab Banyuwangi.

Namun, setelah dilakukan rasionalisasi, anggarannya turun sekitar Rp 90 miliar. Dana yang dipangkas adalah anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). 

Salah satu alasan pemkab meminta KPU Banyuwangi melakukan rasionalisasi dikarenakan Pemkab Banyuwangi banyak pengeluaran anggaran terutama untuk honor tenaga PPPK. 

"Alokasi anggaran untuk APD ini paling rasional untuk dikurangi karena saat ini covid-19 sudah terkendali," ucap Dwi.

Dia berharap, anggaran Pilkada ini segera disetujui TAPD pemkab Banyuwangi agar proses penyerahan dana hibah dari APBD itu bisa segera dilakukan. 

"Karena saat ini beberapa KPU daerah lain sudah ada yang menandatangani berita acara kesepakatan dengan Pemkab masing-masing," bebernya.

Menanggapi ini, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengaku, masih melakukan pembahasan bersama Tim Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) Pemkab Banyuwangi. 

"Untuk anggaran Pilkada masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Ini sedang tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) perubahan,” kata Made, Kamis (07/09/2023).

Karena masih pembahasan, lanjut Made, pihaknya belum bisa memastikan anggaran Pilkada akan disetujui atau tidak. Termasuk, masuk dalam APBD perubahan 2023 atau APBD induk 2024. 

“Kita tunggu hasil pembahasan Banggar. Yang jelas sudah ada usulan dianggarkan. Itu kan gawe politik daerah,” tegas politisi sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi ini. 

DPRD Banyuwangi juga akan meneliti peruntukan anggaran pilkada tersebut. Artinya, jika digunakan untuk tahapan pilkada menjelang akhir tahun, idealnya harus masuk dalam APBD perubahan 2023. 

“Jadi, akan kita lihat peruntukkan anggaran pilkada itu secara detail. Ini juga bagian mengantisipasi potensi defisit APBD,” tegasnya.

Sesuai jadwal, pilkada Banyuwangi akan digelar pada November mendatang. Hal ini sejalan dengan program nasional pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota secara serempak.