Rebound.co.id - Defisit anggaran APBD Banyuwangi tahun 2023 memicu rekomendasi dari Haji Basir, Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi. Ia mendesak penjualan sebagian saham PT BSI yang dimiliki Pemkab, yang diperkirakan dapat memberikan pemasukan sebesar 300-400 miliar rupiah.

"Pemerintah pusat tidak membayar gaji pegawai tersebut, tetapi meminta Pemkab Banyuwangi untuk melakukannya. Akibatnya, terjadi defisit lebih dari 100 miliar rupiah,” ungkap Basir.

Fraksi PPP berencana mengajukan penjualan saham tambang emas yang ada di Merdeka Copper dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Banyuwangi. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengejar pembangunan infrastruktur yang mendesak, salah satunya jalur alternatif di kawasan pelabuhan Ketapang untuk menghindari kemacetan saat liburan.

H Basir juga menyoroti pentingnya jalur alternatif ini bagi masyarakat. "Kemacetan parah kerap terjadi di Ketapang Banyuwangi saat liburan, merugikan banyak pihak. Pembangunan jalur alternatif akan meningkatkan nilai tanah di sekitarnya, mulai dari Wongsorejo hingga kawasan kota Banyuwangi,” ujar alumnus Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Situbondo ini.

Sebagai langkah awal untuk APBD 2024, H. Basir ingin mengundang PT BSI dalam pertemuan dengan anggota dewan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi detail mengenai produksi tambang emas tahunan di Pesanggaran Banyuwangi. 

"Dengan ini, dewan akan memiliki gambaran jelas berapa dana bagi hasil tambang yang seharusnya masuk ke kas daerah," tutup Basir.